PALU — Kementerian Keuangan melalui Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sulawesi Tengah merinci bahwa dari total belanja APBN tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) menyerap Rp11,94 triliun. Penyaluran TKD terdiri atas Dana Alokasi Umum Rp7,60 triliun, DAK Nonfisik Rp2,16 triliun, Dana Bagi Hasil Rp1,50 triliun, DAK Fisik Rp103,17 miliar, dan Dana Desa Rp530,58 miliar.
Di sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tengah baru mencapai Rp5,43 triliun atau 65,05 persen dari target. Penerimaan perpajakan dalam negeri menyumbang Rp2,99 triliun dari angka tersebut.
Realisasi pendapatan APBD di Sulawesi Tengah tercatat Rp13,99 triliun atau 65,88 persen dari target. Angka itu mencakup pendapatan transfer Rp10,19 triliun dan Pendapatan Asli Daerah Rp3,72 triliun.
Sementara belanja daerah baru terealisasi Rp12,58 triliun atau 55,93 persen dari pagu. Kesenjangan antara pendapatan dan belanja daerah ini menjadi pekerjaan rumah menjelang triwulan terakhir 2026.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Evy Mulyani, menyatakan APBN terus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan daerah.
"Tantangan berikutnya adalah memastikan belanja pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Evy, merujuk pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan pengembangan sektor produktif.
Evy mendorong penguatan sinergi APBN dan APBD agar program pembangunan berjalan efektif dan saling melengkapi. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran di triwulan IV 2026 perlu disertai ketepatan sasaran, kualitas belanja, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Indikator makro Sulawesi Tengah menunjukkan inflasi 3,21 persen secara tahunan dan 0,51 persen secara bulanan. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,06 persen (yoy), menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi di wilayah ini.
Kementerian Keuangan optimistis pengelolaan fiskal yang sehat dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah dapat memperkuat pertumbuhan Sulawesi Tengah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perhatian kini tertuju pada sisa tiga bulan terakhir untuk mengejar realisasi belanja daerah yang masih di bawah 60 persen.