PALU — Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra menyatakan pengembangan UMKM membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari perbankan, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri, perguruan tinggi, hingga dunia usaha. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan UMKM Summit 2026 yang mencapai puncaknya di Lapangan Immanuel Palu, Ahad malam (25/10). Menurut Bonny, UMKM berperan penting menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Sulawesi Tengah dinilai memiliki potensi usaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Potensi itu dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar nasional hingga internasional. Untuk itu, OJK mendorong penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan formal, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Bonny berharap BIK dan UMKM Summit 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, agenda itu harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
"Karena sesungguhnya, ketika UMKM berjaya dan berkembang, maka ekonomi Sulawesi Tengah pun akan berjaya," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudy Dewanto, menekankan pentingnya menghubungkan akses pembiayaan dengan pendampingan usaha dan perluasan pasar. Menurut Rudy, persoalan UMKM tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga kemampuan mengelola usaha, menjaga kualitas produk, dan menjangkau konsumen.
"Jangan sampai pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk berkembang, tetapi terkendala akses keuangan. Mereka memiliki produk yang baik, tetapi jangkauan pasarnya terbatas. Atau, mereka memperoleh pembiayaan, tetapi tidak didukung kecakapan dalam mengelola usaha," ujarnya di Palu, Senin (26/10/2026).
Rudy menilai pengembangan UMKM tidak cukup dilakukan dengan menambah jumlah pelaku usaha. Peningkatan kualitas produk dan kapasitas pengelolaan bisnis diperlukan agar UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, ia mendorong ekosistem usaha yang menghubungkan permodalan dengan pendampingan, produksi dengan pemasaran, serta kreativitas pelaku usaha dengan peluang pasar.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang disampaikan Rudy, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Angka itu meningkat dari 92,7 persen pada 2025. Peningkatan inklusi keuangan, menurutnya, perlu diikuti upaya memastikan akses layanan keuangan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menilai inklusi keuangan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan pemerataan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Sulawesi Tengah diharapkan tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga pendampingan dan akses pasar agar dapat tumbuh secara produktif dan berkelanjutan.