MOROWALI — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta seluruh perangkat daerah bergerak bersama menyisir potensi penerimaan yang belum optimal, tidak hanya mengandalkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Satgas terpadu yang dibentuk akan melibatkan perangkat daerah yang menangani pendapatan, lingkungan hidup, kehutanan, ketenagakerjaan, serta instansi teknis lain.
Tim tersebut juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperkuat pendataan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang memiliki kewajiban pajak maupun retribusi daerah.
Anwar menilai capaian pendapatan daerah sudah baik, tetapi potensi yang belum tergarap masih besar. Menurutnya, sisa dua bulan tahun anggaran harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Ketidakpastian penyelesaian kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat turut menjadi tantangan bagi kondisi fiskal daerah.
"Alhamdulillah, capaian pendapatan kita sudah sangat baik. Saya berterima kasih kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten yang sudah berjuang di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi pendapatan kita masih cukup besar. Dua bulan ke depan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan potensi yang ada," tegas Anwar.
Aktivitas industri di Morowali dan Morowali Utara menjadi sorotan khusus karena dinilai menyimpan potensi penerimaan daerah cukup besar. Pendataan yang akurat diminta berjalan seiring operasional usaha yang terus berlangsung.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang mendukung operasional industri. Pemerintah ingin memastikan seluruh potensi penerimaan yang menjadi hak daerah teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai aturan.
"Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya," tegasnya.
Selain kendaraan bermotor, Anwar meminta perhatian terhadap potensi pajak air permukaan dari pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan usaha. Bapenda diminta mempelajari praktik pengelolaan pajak tersebut di daerah lain sebagai bahan meningkatkan efektivitas pemungutan.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah pengelola pendapatan dan instansi teknis yang memahami kondisi lapangan. Dukungan data yang akurat diharapkan membuat penghitungan kewajiban pajak lebih tepat dan pelaksanaannya sesuai regulasi.
"Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapenda. Semua perangkat daerah harus terlibat. Dinas teknis menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, kemudian tim pendapatan ikut mengoptimalkan potensi pajaknya. Kita kerjakan bersama-sama agar hasilnya maksimal," ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Bapenda Kabupaten Morowali.
Optimalisasi PAD diharapkan tidak sekadar menaikkan angka penerimaan, tetapi memperkuat kemampuan keuangan daerah membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga Sulawesi Tengah.