SULAWESI TENGAH — Elon Musk dituding memerintahkan pembatasan kecepatan Starlink yang diandalkan militer Ukraina, membuat sejumlah drone nyaris tak bisa dioperasikan. Tudingan ini dilaporkan Wall Street Journal dengan mengutip pejabat AS dan sumber yang mengetahui masalah tersebut, merujuk pada pembatasan yang diberlakukan pekan lalu. Langkah itu memicu pertanyaan soal kendali swasta atas infrastruktur komunikasi di medan perang.
Pembatasan tersebut menyasar perangkat keras yang dipakai Ukraina untuk tetap terhubung ke jaringan satelit SpaceX. Menurut laporan WSJ, keputusan Elon Musk itu membuat beberapa drone Ukraina nyaris tidak dapat dioperasikan di medan tempur.
Sebelum memberlakukan batas kecepatan, Musk diklaim telah membahas persoalan ini dengan sejumlah pejabat senior pemerintahan Trump, termasuk Presiden Donald Trump sendiri. Musk dan Trump belakangan memang sama-sama mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
Yang dibatasi bukan akses internet secara total, melainkan kecepatan koneksi perangkat keras Ukraina ke jaringan Starlink. Pembatasan itu cukup untuk melumpuhkan sebagian operasi drone yang bergantung pada koneksi satelit berlatensi rendah.
Starlink sendiri telah menjadi tulang punggung komunikasi militer Ukraina sejak invasi Rusia pada 2022. Jaringan ini memungkinkan militer tetap bertukar data dan mengirim perintah bahkan ketika infrastruktur darat atau jaringan seluler lumpuh.
Skala ketergantungannya besar. Sekitar 50.000 terminal Starlink digunakan di Ukraina pada 2025, dengan perangkat itu berfungsi sebagai penerima sekaligus pemancar sinyal. Terminal-terminal tersebut juga dipakai untuk menyampaikan perintah dan menerima rekaman dari drone.
Musk membantah tudingan bahwa ia memperlambat Starlink secara sepihak. Dalam unggahan di X, ia menegaskan bahwa Starshield, versi Starlink untuk kebutuhan militer, dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah AS.
Menurut Musk, batasan kecepatan atau penggunaan apa pun diputuskan oleh militer AS dan pada akhirnya oleh Presiden AS. Pernyataan ini memindahkan tanggung jawab keputusan dari SpaceX ke otoritas pemerintah.
Trump sendiri mengaku tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pembatasan tersebut. "Tapi saya ingin mencari tahu," ujarnya, seperti dikutip CNBC.
Kasus ini memperlihatkan risiko konsentrasi infrastruktur komunikasi pada satu penyedia swasta. Ketika jaringan satelit dipakai untuk kepentingan sipil sekaligus militer, keputusan korporasi bisa berdampak langsung pada kedaulatan sebuah negara.
Bagi pasar Indonesia, persoalan serupa relevan menyusul masuknya layanan internet satelit asing ke segmen pelanggan ritel dan instansi. Regulasi telekomunikasi nasional belum sepenuhnya mengatur sejauh mana operator asing boleh membatasi atau memutus layanan untuk kepentingan di luar negeri.
Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari SpaceX maupun Pentagon soal detail pembatasan yang diberlakukan pekan lalu. WSJ menyatakan laporannya bersumber dari pejabat AS dan pihak-pihak yang mengetahui masalah tersebut.
Yang jelas, perdebatan soal siapa yang memegang kendali atas Starshield dan Starlink akan terus berlanjut selama jaringan itu menjadi infrastruktur kritis di medan perang.