Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan Kapolda Rizal Irawan Bahas Narkotika, BBM Langka, hingga PETI di Palu

PALU — Audiensi berlangsung di ruang kerja gubernur dan menjadi forum koordinasi awal antara Pemprov Sulteng dan Polda Sulteng. Selain tiga isu utama, pertemuan membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah provinsi.

Tiga Isu yang Masuk Meja Gubernur dan Kapolda

Pembahasan pertama menyangkut pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah provinsi menyatakan siap mendukung langkah Polda Sulteng memperkuat penindakan secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Tengah.

Isu kedua adalah pengawasan distribusi bahan bakar minyak. Kelangkaan di sejumlah SPBU serta dugaan praktik penguasaan distribusi oleh oknum tertentu menjadi perhatian dalam audiensi dan perlu ditindaklanjuti sesuai aturan.

Isu ketiga soal pertambangan. Kedua pihak membahas penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA serta penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI). Penggunaan alat berat secara masif disebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Mengapa Koordinasi Lintas Sektor Dianggap Mendesak

Gubernur Anwar Hafid menilai kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian menentukan lahirnya solusi atas persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya, sinergi yang kuat membuat setiap persoalan bisa ditangani secara terpadu, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga," ujar Anwar Hafid.

Pada sektor tambang, koordinasi lintas sektor diperlukan agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Penataan IPERA dan penertiban PETI menjadi pintu masuk penataan itu.

Apa yang Diharapkan dari Pertemuan Ini

Melalui audiensi tersebut, Pemprov Sulteng dan Polda Sulteng diharapkan memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung penegakan hukum. Kondisi daerah yang aman dan kondusif dinilai penting bagi kelangsungan pembangunan.

Sinergitas pemerintah daerah dan kepolisian disebut sebagai bagian penting dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, tertib, dan sejahtera. Setiap langkah penyelesaian persoalan daerah diminta mengedepankan kepentingan masyarakat.