MOROWALI — Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menyatakan bantuan pendidikan untuk siswa SMA dan SMK diberikan setelah Pemkab Morowali memperoleh kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kewenangan itu didapat melalui pembahasan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.
Iksan menyampaikan hal tersebut di Aula Kantor Camat Menui Kepulauan, Minggu (11/10/2026). Menurutnya, langkah itu diambil karena urusan pendidikan jenjang SMA dan SMK sejatinya bukan kewenangan kabupaten, tetapi Pemkab Morowali memilih tetap menyalurkan bantuan demi keadilan bagi warga.
"Kita sudah mendapatkan kewenangan hasil berdiskusi dengan Pak Gubernur untuk memberikan bantuan pendidikan ini kepada anak-anak SMA, yang sebenarnya bukan kewenangan kita. Tetapi karena melihat keadilan, sama rata kita memberikan itu juga kepada anak-anak SMA dan SMK," ujar Iksan.
Menurut Iksan, seluruh siswa yang bersekolah di Morowali adalah bagian dari masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah. Perbedaan jenjang pendidikan tidak boleh menjadi alasan sebagian siswa kehilangan akses bantuan.
"Kalau ditanya kenapa diberikan, Pak Bupati? Saya bilang: Di mana nurani seorang pemimpin jika melihat yang lain diberikan, sementara ada yang lain tidak diberikan, padahal itu sama-sama masyarakat kita yang ada di Morowali," tegasnya.
Iksan menuturkan, kebijakan pemerataan bantuan dirancang agar persoalan pendidikan tidak lagi menjadi keluhan siswa maupun tenaga pendidik. Pemkab Morowali ingin memastikan dukungan sektor pendidikan menjangkau masyarakat tanpa membedakan jenjang sekolah.
"Jadi tidak ada yang mengeluh itu dalam urusan pendidikan, baik anak-anaknya maupun gurunya," lanjut Iksan.
Dukungan untuk siswa SMA dan SMK diharapkan melengkapi program bantuan pendidikan di jenjang lain. Pemenuhan kebutuhan pendidikan di Morowali pun dinilai berjalan lebih merata, meski pengelolaan kewenangan setiap jenjang terbagi antara kabupaten dan provinsi.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Morowali memperluas akses bantuan pendidikan bagi masyarakat. Pemda ingin memastikan siswa di berbagai jenjang memperoleh perhatian yang setara.