PALU — Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh pihak Untad bersama Pemkab Banggai Kepulauan, dirangkaikan dengan PKS antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Banggai Kepulauan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untad. Agenda tersebut dihadiri jajaran pimpinan Untad serta rombongan pejabat dari Pemkab Banggai Kepulauan.
Kerja sama ini menempatkan Untad sebagai mitra akademik dalam penyusunan kajian dan riset yang dibutuhkan Pemkab Banggai Kepulauan. PKS yang diteken Bappeda-Litbang dengan LPPM Untad menjadi pintu masuk bagi keterlibatan dosen dan peneliti dalam program pembangunan daerah.
Bupati Rusli Moidady menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremoni. Menurutnya, Banggai Kepulauan menyimpan potensi besar di sejumlah sektor yang belum tergarap maksimal.
"Banggai Kepulauan memiliki potensi besar di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, hingga potensi geopark. Namun, kami menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM serta minimnya hasil kajian dan riset mendalam," ujar Bupati.
Ia menyebut Untad sebagai jantung pendidikan di Sulawesi Tengah yang memiliki para pakar dan tenaga ahli untuk menjawab tantangan tersebut. Pernyataan itu merujuk pada kebutuhan Pemkab akan pemikiran akademis dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Keterbatasan sumber daya manusia di daerah menjadi alasan utama di balik kerja sama ini. Pemkab Banggai Kepulauan membutuhkan dukungan riset untuk mengoptimalkan potensi daerah, terutama sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tulang punggung wilayah kepulauan.
Selain itu, potensi geopark yang disebut Bupati memerlukan kajian ilmiah sebelum dikembangkan lebih jauh. Tanpa riset mendalam, pengelolaan potensi tersebut berisiko tidak berkelanjutan.
Kolaborasi ini diharapkan mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih berbasis data dan kajian akademik. Bagi warga, implikasinya bisa terasa pada program pengelolaan perikanan, pengembangan pariwisata, hingga pemberdayaan sektor pertanian.
Pemkab juga membuka ruang bagi keterlibatan akademisi Untad dalam pendampingan program daerah. Skema itu memungkinkan transfer pengetahuan dari kampus ke pemerintah daerah berjalan lebih terstruktur.
MoU dan PKS yang diteken menjadi kerangka awal. Tahap berikutnya adalah penyusunan program konkret antara Bappeda-Litbang Banggai Kepulauan dan LPPM Untad, termasuk penentuan prioritas riset dan jadwal pelaksanaan.
Untad dan Pemkab Banggai Kepulauan belum merinci daftar program yang akan dijalankan lebih dulu. Namun, kedua pihak menyatakan komitmen untuk memperkuat pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai isi kesepakatan.