PALU — Penurunan tajam LPE Sulteng ini terjadi di tengah sinyal positif penurunan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Sulteng turun dari 10,52 persen pada September 2025 menjadi 10,46 persen pada Maret 2026. Namun, penurunan yang bersifat evolutif ini kontras dengan penurunan LPE yang revolutif, memunculkan kekhawatiran tentang melemahnya daya beli masyarakat yang terpaksa menambal hidup dari tabungan atau justru terlilit utang.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memang menunjukkan perbaikan. P1 turun dari 2,21 poin pada Maret 2025 menjadi 1,38 poin pada September 2025, sementara P2 menurun dari 0,41 poin menjadi 0,28 poin pada periode yang sama. Secara statistik, ini berarti kesenjangan antar warga miskin semakin sempit.
Analis ekonomi yang menulis artikel opini ini, Moh. Ahlis Djirimu, menilai perbaikan indikator tersebut justru bisa menjadi sinyal negatif. "Masyarakat saat ini berusaha menambal hidupnya dari tabungan berjaga-jaga yang sudah terkuras menjadi hutang gali lubang tutup lubang," tulisnya, menggambarkan potensi pelemahan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Struktur ekonomi Sulteng masih bertumpu pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 41 persen, diikuti pertambangan dan penggalian 21 persen, serta pertanian 15 persen. Yang lebih mencolok, 94 persen perputaran ekonomi daerah digerakkan oleh belanja pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.
Kebijakan efisiensi seperti pengurangan 50 persen perjalanan dinas, pemangkasan dana transfer, hingga instruksi presiden tentang tindakan kurang salur (Inpres Nomor 1 Tahun 2025) disebut sebagai pemicu utama melambatnya perputaran uang. Dampaknya mengerem kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berpotensi mengganggu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
IPM Sulteng yang mencapai 72,82 poin dinilai capaian yang semu. Angka tersebut ditopang oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan mencapai Rp10,934 juta per tahun, yang berhulu pada tingginya pendapatan perkapita di daerah pertambangan. Ironisnya, penduduk lokal Sulteng bukanlah pemilik utama pendapatan tersebut.
Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Sulteng baru mencapai 9,10 tahun pada 2025, atau setara tamat SMP. Usia harapan hidup tercatat 71,10 tahun. Melihat kondisi ini, pemerintah daerah memilih tetap berinvestasi pada sumber daya manusia lewat program unggulan Berani Cerdas & Berani Sehat sejak 2025.
Investasi APBD untuk pendidikan dan kesehatan ini diakui memiliki efek kelambatan (time lag). Hasilnya baru akan terasa optimal dalam dua dekade ke depan. Pemerintah provinsi fokus pada jenjang SMA/SMK, perguruan tinggi, serta bantuan keuangan, sementara kabupaten/kota menangani TK/PAUD hingga SMP/MTs.
Skema pembiayaan seperti Beasiswa Bidik Misi, KIP, KIS, hingga LPDP diharapkan mampu meringankan beban pendidikan masyarakat. Namun, di tengah penurunan LPE yang tajam, efektivitas program ini untuk menjaga kesejahteraan jangka pendek masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.