SULAWESI TENGAH — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran nasional turun tipis 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang pada Mei 2026, dengan TPT 4,65%. Dari total tersebut, jika ditambah lulusan Diploma I/II/III, jumlah pengangguran terdidik mencapai 1,21 juta orang atau sekitar 16,79% dari keseluruhan pengangguran.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai penambahan pekerjaan sebanyak 522 ribu orang pada periode Februari–Mei 2026 belum sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada triwulan II/2026 belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan berkualitas. Ekonomi memang berhasil mempertahankan pertumbuhan di atas 5% selama lima kuartal berturut-turut, tetapi manfaatnya belum tersebar secara kuat melalui pasar kerja," ujarnya, Jumat (7/8).
Data historis menunjukkan penurunan tajam kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Satu dekade lalu, setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja. Kini, rasio tersebut merosot menjadi hanya 100.000–110.000 orang per 1% pertumbuhan.
Kondisi ini terjadi meskipun industri pengolahan masih menjadi penopang utama PDB dengan kontribusi 18,5% dan tumbuh 4,52% pada kuartal II/2026. Sektor yang identik dengan padat karya ini nyatanya tidak mampu menjadi motor penyerapan tenaga kerja seperti sebelumnya.
Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Trisakti Aloysius Uwiyono menyebut akar persoalan berasal dari ketimpangan pasokan dan permintaan. "Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan ratusan ribu lulusan baru, sedangkan lapangan kerja profesional tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Akibatnya terjadi excess supply tenaga kerja terdidik," jelasnya, Sabtu (8/8).
Aloysius menambahkan, faktor ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi pekerjaan rumah utama. Dunia usaha saat ini menuntut keterampilan digital, analisis data, kecerdasan buatan, hingga kemampuan otomatisasi, sementara mayoritas lulusan masih dibekali kompetensi yang cenderung teoritis.
Syafruddin menegaskan bahwa indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari besaran PDB. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kemampuan ekonomi dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan formal, menaikkan upah riil, serta memperbaiki mobilitas ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti bahwa penambahan jumlah penduduk bekerja yang hanya 522 ribu orang—dari 147,67 juta menjadi 148,19 juta—masih jauh dari kebutuhan ideal. Sementara itu, angkatan kerja baru bertambah 497 ribu orang pada periode yang sama, membuat tekanan persaingan di pasar kerja tetap tinggi.
Dengan struktur ekonomi yang tumbuh di atas 5% selama lima kuartal beruntun, tantangan terbesar pemerintah bukan lagi sekadar menjaga momentum, melainkan memastikan setiap poin pertumbuhan mampu menghadirkan pekerjaan layak bagi jutaan sarjana yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.