SULAWESI TENGAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi pihak yang diamankan dalam OTT yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026).
Penangkapan itu memicu langkah cepat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pemalang, Tutuko Raharjo, menegaskan bahwa roda pemerintahan tidak boleh berhenti akibat peristiwa hukum tersebut.
“Ya pagi ini kami masih menunggu informasi lebih pasti tentang peristiwa yang terjadi. Namun yang lebih penting kami pastikan, kami sudah minta ke jajaran agar pelayanan ke masyarakat tetap berlangsung baik,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berkembang, OTT tidak hanya menyasar Bupati. Istri Anom Widiyantoro juga dijemput dari Pendopo oleh penyidik KPK. Selain itu, lembaga antirasuah menyegel Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta dua rumah di Pemalang.
Tutuko mengaku belum mengetahui secara pasti siapa saja pejabat yang diperiksa. Informasi sementara yang diterima pemerintah daerah menyebut sejumlah pihak dari lingkungan Dinas PUPR turut dimintai keterangan oleh penyidik.
Pemerintah Kabupaten Pemalang langsung menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap menjalankan tugas. Instruksi ini disampaikan Tutuko sebagai langkah antisipatif agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami sudah minta ke jajaran agar pelayanan ke masyarakat tetap berlangsung baik,” kata Tutuko. Ia menambahkan bahwa pemkab masih menunggu informasi resmi dan lebih lengkap dari KPK terkait OTT tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai jumlah uang yang diamankan atau pasal yang disangkakan kepada Bupati Anom Widiyantoro. Proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dari lingkungan Pemkab Pemalang masih berlangsung.