PALU — Sebanyak delapan poin tuntutan disuarakan oleh Aliansi Relawan MBG Sulteng dalam aksi damai di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah, Palu, Jumat. Tuntutan utama mereka adalah mendesak pemerintah untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan.
Salah seorang relawan, Dedyawati, menyampaikan kekhawatirannya jika program itu dihentikan. Menurutnya, MBG bukan hanya soal gizi anak, melainkan juga menjadi penopang ekonomi bagi para perempuan yang terlibat sebagai relawan.
"Kalau MBG dihentikan, anak-anak kami mau makan apa," tegas Dedyawati di hadapan anggota DPRD Sulteng yang menerima aspirasi mereka.
Ia menambahkan, upah yang diterima para relawan saat ini sudah cukup layak. Rata-rata mereka dibayar Rp100 ribu per hari, angka yang dinilai sudah sesuai jika dibandingkan dengan upah minimum di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Aksi damai itu diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulteng, Rahmawati M Nur. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para perempuan yang menjadi tulang punggung operasional dapur MBG.
"Tenang, kalau masih Prabowo presiden, MBG tidak ditutup," ujar Rahmawati di hadapan massa aksi, menekankan komitmen politik untuk melanjutkan program tersebut.
Menurut Rahmawati, program MBG sangat baik karena mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dapur MBG. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini ke tingkat provinsi dan nasional.
Selain meminta program tidak dihentikan, para relawan juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain yang berkaitan dengan tata kelola dan keberlangsungan program. Mereka mendesak adanya perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
Para relawan juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG. Mereka meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG, serta transparansi dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.
Tidak hanya itu, aliansi ini juga mendesak perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh Indonesia. Mereka meminta BGN untuk mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tidak mandek.