PALU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, memastikan diri siap menyambut Program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat. Bupati Parigi Moutong Erwin Burase telah menyerahkan dokumen Readiness Criteria (RC) kepada Wakil Menteri Sosial Jabo Priyono di Jakarta pada Senin (11/5).
Dokumen itu merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi daerah setelah usulan disampaikan ke kementerian terkait. Isinya memuat kondisi kesiapan lahan dan lokasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
Pemkab Parigi Moutong telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9,2 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasinya berada di Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat.
Kementerian Sosial menempatkan Parigi Moutong dalam jadwal pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat pada triwulan III tahun 2026. Artinya, proses konstruksi fisik direncanakan bergulir pada pertengahan hingga akhir tahun depan.
Bupati Erwin Burase mengungkapkan, banyak wilayah terpencil di Parigi Moutong yang membuat akses pendidikan belum maksimal. Kondisi geografis menjadi tantangan utama.
"Kalau Sekolah Rakyat hadir, anak-anak di wilayah terpencil bisa ditempatkan di fasilitas pendidikan tersebut. Kami berharap Kemensos mempertimbangkan kondisi daerah," ujar Erwin dalam keterangan tertulis yang diterima di Palu, Selasa.
Pemkab Parigi Moutong juga telah mulai menyentuh anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui program pendidikan gratis. Sejumlah anak KAT saat ini telah mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya dilibatkan dalam proses pendataan.
"Kami ingin memastikan anak-anak dari KAT memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung, melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial," tutur Bupati Erwin.
Penyerahan dokumen RC ini menjadi langkah awal yang krusial. Setelah dokumen diterima, Kemensos akan melakukan verifikasi dan evaluasi sebelum akhirnya memulai proses pembangunan di lahan yang sudah disiapkan Pemkab Parigi Moutong.