Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) memverifikasi sedikitnya 52 perempuan dan seorang anak perempuan ditangkap atau ditahan di Herat dan Kabul antara Juli hingga September 2026. Penahanan itu terkait dugaan pelanggaran aturan berpakaian yang ditetapkan otoritas Afghanistan, termasuk tidak mengenakan chador, rambut terlihat, atau berada di tempat umum tanpa mahram. UNAMA menilai jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi karena banyak yang tidak dilaporkan akibat kekhawatiran akan keselamatan dan stigma.
PALU — UNAMA merinci bahwa penahanan tersebut terjadi di dua kota, Herat dan Kabul, dengan alasan beragam. Sebagian perempuan ditahan karena tidak mengenakan chador, rambutnya terlihat, mengenakan syal berwarna atau riasan, maupun berada di tempat umum tanpa mahram.
Menurut pernyataan misi tersebut, para perempuan itu telah dibebaskan setelah ditahan selama beberapa jam. UNAMA juga mencatat adanya perempuan lain yang menghadapi ancaman penangkapan meski belum ditahan.
Kekhawatiran atas Pelecehan Verbal hingga Pemukulan
UNAMA menyatakan keprihatinan atas sejumlah insiden yang melibatkan pelecehan verbal, pemukulan, dan ancaman terhadap perempuan. Insiden tersebut juga menimpa pemilik toko perempuan.
Misi PBB itu menilai tindakan semacam itu melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan atas kebebasan bergerak, berekspresi, dan otonomi. Penangkapan dan penahanan juga membuat mereka terpapar stigma sosial yang berat serta marginalisasi lebih lanjut.
Angka Sebenarnya Diduga Lebih Tinggi
UNAMA menyebut angka 52 perempuan dan seorang anak perempuan yang terverifikasi kemungkinan bukan gambaran utuh. "Jumlah kasus itu mungkin jauh lebih tinggi karena kurangnya pelaporan yang disebabkan kekhawatiran akan keselamatan dan stigma," menurut pernyataan UNAMA.
Kurangnya pelaporan itu sendiri, menurut misi tersebut, menjadi bagian dari persoalan karena perempuan yang mengalami atau menyaksikan penahanan memilih diam demi menghindari risiko lanjutan.
UNAMA Desak Otoritas Afghanistan Hentikan Penegakan Diskriminatif
Misi PBB tersebut mendesak otoritas Afghanistan untuk menghentikan praktik penegakan aturan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan. UNAMA juga meminta jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat seluruh rakyat Afghanistan.
Selain itu, UNAMA menekankan otoritas Afghanistan perlu memenuhi kewajiban negara berdasarkan hukum HAM internasional. Desakan itu disampaikan menyusul temuan verifikasi yang mencakup periode tiga bulan pada 2026.
