PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa hilirisasi pertambangan tidak boleh berhenti di tahap setengah jadi. Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido mengatakan komoditas seperti nikel harus diolah hingga menjadi produk jadi sebelum meninggalkan daerah.
"Kalau nikel dan lain-lain, kita tidak melakukan lagi ekspor yang setengah jadi, tapi harus sudah jadi full. Karena kalau dia berada di mulut tambang dan berada di mulut industri, itu berbeda harga," kata Reny di Palu.
Selisih Harga Jadi Alasan Utama Hilirisasi Harus Utuh
Reny menyebut perbedaan harga antara komoditas yang dijual di mulut tambang dan yang sudah melewati proses industri menjadi dasar utama kebijakan ini. Pengolahan tingkat akhir di dalam negeri dinilai memberi dampak ekonomi langsung bagi daerah.
Menurut dia, skema hilirisasi yang berjalan optimal harus dipastikan memberikan nilai tambah jauh lebih besar. Dampak lanjutannya mencakup pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekosistem usaha pendukung di sekitar kawasan industri.
"Skema hilirisasi pertambangan yang berjalan optimal harus dipastikan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar, sekaligus membuka peluang lapangan kerja dan mendorong lahirnya ekosistem usaha pendukung di sekitar kawasan industri," sebutnya.
151 IUP dan 293 IUP MBLBB Tercatat di Sulteng
Data Pemprov Sulteng mencatat ada 151 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat 293 IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLBB).
Jumlah izin itu menunjukkan sektor tambang masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pengelolaannya pun diminta tidak sekadar mengeruk bahan mentah, tetapi mendorong industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja lokal.
Industri Pengolahan Sumbang 44,37 Persen PDRB Sulteng
Data BPS Sulteng mencatat perekonomian daerah tumbuh 5,06 persen secara tahunan pada triwulan kedua 2026. Pertumbuhan itu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulteng berdasarkan lapangan usaha masih didominasi industri pengolahan dengan kontribusi 44,37 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyusul dengan 15,60 persen, lalu pertambangan dan penggalian 13,79 persen.
Akumulasi ketiga sektor utama itu menyumbang 73,75 persen dari total perekonomian Sulteng. Angka ini menegaskan betapa besar ketergantungan daerah pada sektor pengolahan dan tambang.
Pemprov Buka Pintu Investor Selama Ikuti Aturan
Pemerintah daerah menyatakan terbuka bagi investor yang ingin menanamkan modal dan membangun industri pengolahan di Sulawesi Tengah. Syaratnya, seluruh mekanisme perizinan dan tata kelola dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.
"Kami sangat terbuka kalau ada investor yang mau masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kami tidak persulit, yang penting investor bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan," ucap Reny.
Dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada industri pengolahan dan pertambangan, arah kebijakan hilirisasi utuh ini akan menentukan seberapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Sulteng.
