SULAWESI TENGAH — Pemerintah Provinsi British Columbia menggugat OpenAI dan CEO Sam Altman ke pengadilan California atas tuduhan "membantu dan mendukung" aksi penembakan massal di Tumbler Ridge. Gugatan delapan pasal itu menuntut ganti rugi kompensasi dan denda punitif, termasuk biaya respons darurat serta pembangunan sekolah dan pusat kesehatan pengganti. Provinsi juga meminta ChatGPT mengubah prosedur keselamatan dan menyerahkan log percakapan penembak.
Gugatan diajukan bersama distrik sekolah setempat dan menyasar OpenAI maupun Altman secara langsung. Nilai tuntutan mencakup biaya respons darurat, pembangunan ulang sekolah, dan pusat kesehatan. Pemerintah federal dan provinsi masing-masing sudah berkomitmen menyumbang 100 juta dolar AS untuk konstruksi baru, menurut dokumen gugatan.
Kasus ini bermula dari penembakan pada Februari yang menewaskan ibu dan saudara tiri pelaku di rumah, lalu lima siswa dan seorang asisten pendidik di Tumbler Ridge Secondary School. Kota kecil berpenduduk sekitar 2.400 jiwa itu belum pernah membuka kembali sekolahnya, dan pembongkaran gedung dimulai pada Agustus. Gugatan ini menyusul 37 gugatan lain di Amerika Serikat terkait insiden yang sama.
Kronologi yang Diungkap dalam Gugatan
OpenAI menandai akun ChatGPT penembak sejak Juni 2025 karena percakapan seputar skenario kekerasan senjata. Menurut gugatan, peninjau yang memeriksa percakapan tersebut menyimpulkan pelaku merupakan risiko yang kredibel dan merekomendasikan rujukan ke aparat.
Pimpinan OpenAI menolak rekomendasi itu dengan alasan kasus tidak memenuhi "ambang batas lebih tinggi" untuk pelaporan ancaman yang "kredibel dan mendesak". Perusahaan menonaktifkan akun tersebut, tetapi pelaku tetap memakai ChatGPT lewat akun kedua. OpenAI beralasan menghormati privasi pengguna, namun Altman kemudian meminta maaf karena tidak memberi tahu polisi. Log percakapan baru diserahkan ke Royal Canadian Mounted Police setelah penembakan terjadi.
Model Spec OpenAI Jadi Sasaran
Gugatan menyoroti Model Spec, pedoman perilaku model AI OpenAI. British Columbia menilai pedoman itu meminta ChatGPT "mengasumsikan niat baik" tanpa menanyakan maksud pengguna sebelum memutuskan penolakan.
Dalam spec, model wajib "berusaha" mencegah bahaya nyata yang mendesak, tetapi penolakan baru diwajibkan jika pengguna menunjukkan niat melanggar hukum. Bila niat pengguna tidak jelas dan permintaan tidak masuk kategori terlarang, model mengikuti aturan tanpa pertanyaan. OpenAI sendiri mengakui model produksinya tidak sepenuhnya mengikuti pedoman tersebut, dan garis merah anti-kekerasan baru ditambahkan pada Desember 2025.
Bantahan Privasi Dipertanyakan
British Columbia membantah argumen privasi OpenAI. Perusahaan dinilai sudah memegang informasi rahasia seperti nama, email, dan alamat IP pengguna, termasuk lokasi umum berbasis IP untuk kedua akun penembak.
Kebijakan privasi OpenAI di luar Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk versi yang berlaku Juni 2025, sebenarnya mengizinkan berbagi data pribadi ke otoritas pemerintah untuk melindungi publik. Artinya, menghubungi polisi bersifat opsional, bukan terlarang.
Langkah Hukum Selanjutnya
OpenAI belum menanggapi gugatan tersebut. Perusahaan berpotensi mempersoalkan yurisdiksi pengadilan California dengan alasan kenyamanan geografis. Provinsi menuntut log percakapan segera diserahkan karena akan memengaruhi jalannya gugatan.
OpenAI juga menghadapi gugatan lain soal keselamatan, termasuk di Florida atas tuduhan memasarkan layanan sambil menyembunyikan risiko potensial, terutama bagi anak-anak. Gugatan British Columbia mencakup delapan pasal, salah satunya kelalaian, dan menuntut ganti rugi kompensasi sekaligus denda punitif.
Bagi pengguna AI di Indonesia, kasus ini menjadi preseden soal sejauh mana penyedia layanan chatbot bertanggung jawab atas konten berbahaya yang dihasilkan platformnya. Hasil akhir perkara ini berpotensi memengaruhi standar keselamatan dan kebijakan privasi AI global, termasuk layanan yang beroperasi di pasar lokal.
