SULAWESI TENGAH — Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan larangan ekspor solar selama 90 hari untuk menekan harga bahan bakar dalam negeri yang menembus rekor 6,52 dolar AS per galon. Rencana ini memicu perpecahan di internal administrasi dan perlawanan industri kilang, yang menilai manfaat jangka pendeknya bakal dibayar mahal dengan lonjakan harga bensin dan avtur di kemudian hari.
Langkah pembatasan ekspor energi ini akan menjadi yang pertama sejak era pemerintahan Obama mencabut larangan ekspor minyak mentah pada 2015. Sejumlah anggota Partai Republik di Kongres, eksekutif industri kilang, hingga pejabat administrasi sendiri masih berupaya meyakinkan Trump bahwa kebijakan itu berpotensi menjadi bumerang.
Harga rata-rata bensin di Amerika Serikat saat ini berada di level 4,47 dolar AS per galon, sementara solar menyentuh rekor tertinggi 6,52 dolar AS per galon. Angka itu memang masih lebih rendah dibanding sebagian negara lain, tetapi bagi standar konsumen Amerika, level tersebut sudah tergolong sangat mahal.
Trump Sebut Sudah Memerintahkan Larangan Ekspor Solar
Sebelum pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Trump menyampaikan keinginannya kepada wartawan di Gedung Putih.
"Saya sudah bilang, jangan kirim solar ke luar. Kita memproduksi banyak solar. Saya sudah menyerukan itu kepada tim saya," ujar Trump.
Menteri Keuangan Scott Bessent dikabarkan turut mendukung wacana tersebut dan menyatakan administrasi sedang mengkaji berbagai opsi yang tersedia. Politico melaporkan sejumlah politisi Republik kini menyatakan kesiapannya merealisasikan larangan ekspor selama 90 hari.
Senator dan Anggota DPR Dorong Pembatasan Ekspor
Senator Dan Sullivan dari Alaska menjadi salah satu pendorong utama wacana ini di Senat.
"Bahan bakar Amerika seharusnya tinggal di Amerika bersama rakyat Amerika. Harga solar terlalu mahal. Saya menyerukan jeda sementara ekspor solar Amerika agar cadangan kita bisa dibangun kembali menjelang musim dingin," kata Sullivan.
Anggota DPR Ashley Hinson dari Iowa dan Mike Rogers dari Michigan juga menyerukan intervensi pemerintah terhadap perusahaan swasta. Keduanya bahkan bersedia berbeda pendapat dengan Trump soal perang dengan Iran dan meminta konflik itu diakhiri secepatnya.
Industri Kilang Peringatkan Efek Bumerang
Kalangan industri kilang memperingatkan bahwa larangan ekspor justru bisa memicu kenaikan harga bahan bakar lain dalam jangka menengah. Penghentian pengiriman ke Eropa dan Asia akan memaksa tanker solar yang semula diekspor kembali masuk ke sistem bahan bakar domestik.
Dalam jangka pendek, langkah itu memang berpotensi menurunkan harga solar di sejumlah wilayah Amerika. Namun, kilang pada akhirnya akan memperlambat produksi karena kehilangan pasar ekspor, sehingga pasokan domestik kembali mengetat.
Sejumlah pejabat administrasi yang mengetahui komunikasi internal Gedung Putih menyebut proses hukum larangan ini masih dalam tahap perumusan. Perpecahan muncul antara kubu yang mendorong pembatasan dan kubu yang menilai kebijakan itu merugikan dalam jangka panjang.
Tekanan Politik Jelang Pemilu Tengah Masa
Wacana larangan ekspor solar muncul di tengah tekanan politik menjelang pemilu tengah masa. Pemilih semakin geram dengan harga barang yang tinggi dan perang yang dinilai tidak membawa hasil jelas.
Partai Republik disebut khawatir kehilangan kursi, termasuk di Senat Texas yang kini mulai masuk radar persaingan ketat dengan Demokrat. Sejumlah analis menilai dorongan larangan ekspor lebih sebagai respons politik ketimbang solusi energi yang matang.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan larangan ekspor solar akan resmi diberlakukan. Proses hukumnya masih digodok, sementara perdebatan di dalam administrasi dan dengan industri minyak belum menunjukkan titik temu.
