PALU — Ketua Umum HIPPMA BB, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke kantor Satgas PKA Sulteng merupakan langkah persuasif terakhir sebelum keresahan warga meluas. Menurutnya, konflik lahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini membuat ribuan keluarga di Bungku Barat kehilangan kepastian hukum atas tanah warisan mereka.
“Kami datang ke Satgas PKA karena pintu dialog dengan perusahaan seolah tertutup. Masyarakat sudah lelah. Tanah yang mereka warisi turun-temurun, yang jadi sumber hidup, hari ini statusnya digantung,” ujar Rahmat dalam keterangannya di Palu.
Akibat Konflik: Warga Tak Bisa Bertani, Anak Terancam Putus Sekolah
Rahmat menjelaskan, persoalan ini bukan sekadar sengketa batas lahan. Aktivitas perusahaan yang disertai klaim sepihak dan minimnya kejelasan batas lahan telah mengganggu aktivitas pertanian warga. “Tanah itu adalah ruang hidup, tempat bertani, tempat anak-cucu kami bergantung. Jangan sampai rakyat di negerinya sendiri jadi tamu,” katanya.
Ia menambahkan, di balik setiap konflik agraria yang dibiarkan berlarut, ada keluarga yang kelaparan dan anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. “Ada masa depan yang digadaikan karena ketidakpastian,” tegas Rahmat.
HIPPMA BB Minta Satgas Segera Dudukkan Semua Pihak
HIPPMA BB mendesak Satgas PKA Sulteng untuk tidak hanya mencatat laporan, tetapi segera bertindak. Organisasi ini meminta satgas memfasilitasi pertemuan resmi antara masyarakat dan PT Citra secara transparan dan adil.
“Duduk satu meja. Buka semua data. Selesaikan secara adil dan transparan,” desak Rahmat.
Menurut Rahmat, konflik agraria yang tidak segera diselesaikan adalah bom waktu sosial. Jika hukum dan dialog tidak bekerja, potensi benturan di lapangan akan semakin besar. “Konflik tidak akan selesai kalau satu pihak terus menghindar. Kami minta itikad baik dari PT Citra untuk duduk bersama. Negara juga harus hadir,” ucapnya.
Satgas PKA Sulteng Belum Beri Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Satgas PKA Sulawesi Tengah belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan fasilitasi dari HIPPMA BB. Sementara itu, warga Bungku Barat masih menanti kepastian kapan negara benar-benar hadir menyelesaikan persoalan mereka.
HIPPMA BB menyatakan akan terus mengawal kasus ini sampai ada keputusan yang jelas. “Kami tidak akan mundur. Kami akan kawal sampai masyarakat mendapatkan haknya,” tutup Rahmat.
