Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan lahan seluas 37x40 meter di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, untuk pembangunan hunian tetap bagi korban banjir November 2024. Pembebasan lahan dianggarkan pemda, sementara konstruksi huntap dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari 20 kepala keluarga terdampak, tiga hunian sudah selesai dibangun dan 17 lainnya masih menunggu rekonstruksi.
PARIGI — Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyatakan pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sedangkan pembangunan hunian diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Lahan yang disiapkan berada di Desa Sibalago, lokasi yang selama ini tidak memiliki tanah kosong untuk relokasi.
"Kami sudah menyiapkan lahan dan anggaran pembebasan untuk lokasi pembangunan huntap korban bencana," kata Erwin di Parigi.
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai mengungkapkan, usulan bantuan huntap ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana sempat gagal karena pemda tidak menemukan lahan dalam tenggang waktu tiga bulan yang diberikan.
"Sebelumnya kami telah mengusulkan kepada BNPB untuk bantuan huntap. Saat itu pemerintah daerah (pemda) diberi waktu tiga bulan mencari lahan, karena desa tidak memiliki lahan dan tenggang waktu diberikan telah lewat makan bantuan itu tidak terealisasi," ujar Rivai.
Butuh dua tahun bagi Pemkab Parigi Moutong untuk akhirnya menemukan lahan masyarakat yang bisa dibebaskan. Anggaran pembebasan kini sudah masuk kas daerah, meski total luas tanah yang dibutuhkan untuk 17 hunian belum dihitung.
Banjir yang melanda sejumlah desa di Toribulu pada November 2024 menghilangkan rumah sekitar 20 KK di Desa Sibalago. Tiga hunian sudah berdiri lewat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Parigi Moutong, sementara 17 sisanya menunggu pembebasan lahan dan rekonstruksi.
Delapan kepala keluarga masih bertahan di tenda pengungsian hingga kini. BPBD menanggung logistik harian mereka, termasuk bantuan bahan pangan yang disalurkan Bupati pada Rabu (7/10) bersama tenda dan kebutuhan mendesak lain.
"Pembebasan lahan ranah-nya di Dinas Perumahan. Terkait penanganan 17 hunian kami belum mengetahui berapa total lahan dibutuhkan, tetapi secara kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan pemda," ucap Rivai.
Pemkab belum memerinci jadwal pembebasan lahan maupun target rampungnya konstruksi 17 huntap yang kini ditangani Pemprov Sulawesi Tengah.