Pemerintah Kota Palu menanggung perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 700 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik. Pemkot juga membiayai jaminan layanan kesehatan kelompok yang sama melalui BPJS Kesehatan. Dinas Sosial kini mempercepat pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 600 penyandang disabilitas untuk memastikan seluruh hak mereka terpenuhi.
PALU — Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik menyatakan pihaknya menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 700 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Jaminan itu menjadi bagian dari kewajiban pemda memenuhi hak kelompok tersebut di dunia kerja.
Selain perlindungan ketenagakerjaan, Pemkot Palu menanggung jaminan layanan kesehatan penyandang disabilitas lewat program BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah. Dua skema itu menyasar akses layanan dasar yang selama ini sering terputus bagi warga dengan disabilitas.
Dinas Sosial Kota Palu telah memverifikasi sekitar 600 penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Jumlah itu masih di bawah cakupan yang ditargetkan, sehingga pendataan dan verifikasi dipercepat.
Percepatan itu bertujuan memastikan seluruh penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap hak, program, dan layanan pemerintah sesuai kebutuhan masing-masing. Data yang rapi menjadi syarat agar bantuan tidak salah sasaran.
Susik meminta aparatur kelurahan, ketua RT, dan ketua RW aktif melaporkan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Laporan dari tingkat paling bawah dinilai paling cepat menjangkau warga yang belum terdata.
"Saya sampaikan di semua pertemuan, kepada lurah, RT, dan RW, tolong sampaikan ke kami supaya kami juga cepat merespons terkait dengan masyarakat yang perlu mendapat perhatian," ujarnya.
Menurut Susik, pelaporan dari masyarakat membantu Dinas Sosial mengidentifikasi warga yang membutuhkan pendampingan maupun akses terhadap program pemerintah. Informasi itu juga menjadi dasar agar respons dan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan tiap warga.
Susik berharap sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pihak terus diperkuat. Kolaborasi itu dinilai menentukan tercapainya Kota Palu yang inklusif dan ramah disabilitas.
Dua program jaminan yang sudah berjalan menyisakan pekerjaan di sisi data. Selama verifikasi belum tuntas, sebagian penyandang disabilitas berisiko belum tersentuh layanan kesehatan maupun perlindungan ketenagakerjaan.