PALU — Sebanyak 220 puskesmas tersebar di Sulawesi Tengah, dan sebagian di antaranya berdiri di bangunan berusia puluhan tahun yang belum memenuhi standar pelayanan. Reny A. Lamadjido menyampaikan hal itu di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI, seraya meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan ke depan bisa membiayai renovasi.
Menurut Wagub, keterbatasan DAK menjadi salah satu tantangan utama pembangunan kesehatan di provinsi tersebut. Ia menilai alokasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah, terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana.
"Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan," ujarnya.
Selain puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit juga masuk daftar permintaan. Fokusnya pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata.
Empat layanan itu termasuk yang paling banyak dibutuhkan warga, tetapi belum sepenuhnya didukung peralatan dan tenaga medis yang memadai. Pemerintah provinsi berharap dukungan pusat bisa mempercepat pemenuhannya.
Persoalan lain yang diangkat Wagub adalah keterbatasan dan belum meratanya dokter spesialis. Pemerintah provinsi telah mengupayakan pendidikan dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas.
Saat ini, program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah baru menerima empat peserta. Jumlah itu dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan layanan rujukan di sejumlah kabupaten dan kota.
Untuk penanganan stunting, Reny mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi itu dinilai bisa memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan.
Pemantauan berkelanjutan dan penguatan peran kader posyandu disebut penting agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Tanpa data bulanan yang rapi, penanganan kasus stunting berisiko terlambat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dr. Gigi Puti Sari, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Bidang yang diawasi mencakup kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Komisi IX juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah.
Wagub Reny berharap kunjungan tersebut menghasilkan rekomendasi konkret dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Tujuannya agar pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah semakin merata dan berkualitas.