Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Rp80 juta per unit untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui program Berani Bedah Rumah. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulteng Akris Fattah Yunus menyatakan target 100 unit pada 2026 terlampaui dengan realisasi 124 unit. Program ini menyasar warga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
PALU — Anggaran Rp80 juta per unit itu disalurkan lewat dua skema bantuan. Skema pertama berupa pembangunan baru yang mencakup pondasi, tiang, dinding, hingga atap. Skema kedua berupa peningkatan kualitas atau rehabilitasi hunian yang sudah berdiri.
Akris menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada perbaikan bangunan utama. Pemenuhan air bersih, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman turut masuk dalam paket intervensi.
"Peningkatan kapasitas hunian bukan hanya sekedar bangunan utama, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman," kata Akris di Palu, Rabu.
Penerima manfaat program Berani Bedah Rumah adalah masyarakat miskin yang terdata dalam DTSEN, khususnya kelompok desil satu hingga empat. Kelompok ini menjadi prioritas karena tingkat kemiskinan ekstremnya paling tinggi.
Akris menyebut intervensi sektor perumahan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan daerah. Perbaikan hunian dianggap jalan langsung mengangkat derajat hidup warga.
"Rumah salah satu kebutuhan dasar, maka pemerintah dengan intervensi program pada sektor perumahan berupaya mengangkat derajat mereka supaya bisa hidup lebih layak," ucapnya.
Sepanjang 2025, total bedah rumah di Sulawesi Tengah mencapai kurang lebih 7 ribu unit. Angka itu dihimpun dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dana tanggung jawab sosial perusahaan, hingga pengembang rumah subsidi.
Untuk 2026, data sementara menunjukkan program perumahan realistis menyentuh 10 ribu unit. Jumlah itu jauh melampaui target awal yang hanya 100 unit untuk program Berani Bedah Rumah.
"Tahun 2026 kami menargetkan sebanyak 100 unit diintervensi, pada realisasinya sebanyak 124 unit. Tentu bantuan ini memberikan manfaat besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem," ujar Akris.
Data Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Sulawesi Tengah pada 2025 sebesar 10,52 persen. Angka itu turun menjadi 10,46 persen pada Maret 2026.
Pemprov Sulteng berharap intervensi di sektor perumahan dan kawasan permukiman ikut menekan angka kemiskinan. Program ini berjalan bersama sejumlah kebijakan lain yang menyasar aspek sosial dan ekonomi warga.
Akris menambahkan bahwa penyediaan hunian layak tidak berdiri sendiri. Fasilitas penunjang di lingkungan permukiman turut disiapkan agar kualitas hidup penerima manfaat benar-benar meningkat.