SULAWESI TENGAH — Jakarta — Badan Pengelola Investasi (BP) BUMN bergerak cepat merampingkan jumlah perusahaan pelat merah. Targetnya ambisius: dari ratusan entitas yang ada sekarang, jumlah BUMN bakal ditekan hingga menyentuh angka 250 perusahaan.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa program transformasi ini tengah berjalan lewat percepatan streamlining. Tujuannya jelas, membangun struktur bisnis yang lebih ramping dan efektif di bawah naungan holding.
Selama ini, struktur BUMN di Indonesia dinilai terlalu gemuk. Banyak perusahaan dengan bidang usaha serupa berdiri sendiri-sendiri, sehingga efisiensi sulit dicapai.
Dengan adanya Danantara sebagai super holding, pemerintah ingin mengonsolidasikan aset dan bisnis. Langkah ini diyakini akan memperkuat daya saing BUMN di pasar global, sekaligus mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.
Proses streamlining ini bukan sekadar menggabungkan perusahaan, tetapi juga menata ulang portofolio bisnis. Perusahaan yang bergerak di sektor sama akan dilebur, sementara yang tidak strategis berpotensi dilepas atau dibubarkan.
Kebijakan ini tentu memicu pertanyaan besar, terutama soal nasib karyawan di perusahaan-perusahaan yang akan dimerger atau dibubarkan. Namun, pemerintah memastikan transformasi ini dirancang untuk menciptakan korporasi yang lebih sehat, bukan sekadar memangkas jumlah.
Secara industri, penggabungan BUMN diharapkan menciptakan pemain-pemain besar dengan skala ekonomi yang lebih kuat. Dengan begitu, mereka bisa bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di kancah internasional.
Meski target jumlah entitas sudah jelas, Dony belum merinci secara spesifik perusahaan mana saja yang akan lebih dulu dilebur. Yang pasti, percepatan dilakukan secara bertahap dan terukur.
Restrukturisasi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Danantara di awal operasinya. Keberhasilannya akan menentukan seberapa besar nilai aset kelolaan yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan nasional.
Transformasi ini menjadi penanda era baru pengelolaan BUMN. Efisiensi dan profitabilitas menjadi kata kunci, menggantikan pola lama yang cenderung birokratis.