SULAWESI TENGAH — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk turun langsung mengatasi persoalan warga yang mandek di tingkat daerah. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Peluncuran dan Bedah Buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Kepala Negara mengakui masih ada keluhan masyarakat yang tidak tertangani oleh masing-masing kepala daerah. Ia pun memastikan pemerintah pusat akan mengambil alih jika birokrasi di bawah tidak bergerak.
"Kita tidak mengeluh, tidak cari kambing hitam, tidak mempersoalkan masa lalu. Selesaikan hari ini," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti realisasi program dana desa yang telah berjalan sepuluh tahun terakhir. Pemerintah mengucurkan dana hingga Rp1 miliar per desa setiap tahunnya. Ia menilai anggaran tersebut semestinya cukup untuk membangun infrastruktur dasar seperti jembatan.
Menurut perhitungannya, rata-rata biaya pembangunan jembatan desa berkisar antara Rp400 juta hingga Rp800 juta. Untuk konstruksi berskala besar, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp2 miliar sampai Rp3 miliar. Dengan alokasi tahunan yang ada, Prabowo menilai setiap desa seharusnya mampu merealisasikan proyek tersebut secara mandiri.
"Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Rp1 miliar satu desa satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp400 juta rata-rata, Rp700 juta, Rp800 juta. Yang besar mungkin Rp2 M, Rp3 M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu," paparnya.
Prabowo tidak merinci siapa pihak yang bertanggung jawab atas lambatnya pembangunan di sejumlah daerah. Ia justru menekankan pendekatan penyelesaian masalah secara langsung dibandingkan saling menyalahkan antarlembaga.
Presiden meminta jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, untuk bekerja sesuai target yang telah ditetapkan. Jika terdapat hambatan di lapangan, Prabowo memastikan pemerintah pusat akan melakukan intervensi.
Pernyataan ini muncul di tengah evaluasi pemerintah terhadap efektivitas penyaluran dana desa yang mencapai ratusan triliun rupiah sejak 2015. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih banyak desa yang belum memiliki akses jembatan layak, terutama di wilayah Indonesia timur dan daerah terpencil.
Prabowo menegaskan pemerintahannya memiliki banyak target perbaikan kehidupan masyarakat. Ia memastikan program prioritas nasional tetap berjalan sesuai rencana, termasuk pembangunan infrastruktur perdesaan yang menjadi salah satu fokus utama.
Langkah presiden untuk turun tangan diharapkan mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang tersendat di daerah. Para kepala desa dan aparatur pemerintah daerah kini diminta bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan dari APBN.
Belum ada keterangan resmi mengenai mekanisme teknis intervensi presiden terhadap persoalan di daerah. Namun, pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan lebih aktif mengawasi pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.