PALU — Angka sertifikasi tanah di Sulawesi Tengah masih jauh dari target. Data Kementerian ATR/BPN mencatat baru 34 persen lahan APL yang bersertifikat, sementara 66 persen lainnya belum terdaftar. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat melibatkan perguruan tinggi dalam program percepatan pendaftaran tanah.
Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, mengatakan pelibatan kampus menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah. "Pelibatan perguruan tinggi dalam sertifikasi lahan/tanah menjadi hal penting, untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi," ujarnya di Kampus UIN Datokarama, Selasa.
Dalam pertemuan itu, Dedi meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah memberikan dukungan konkret. Beberapa di antaranya adalah sosialisasi kepada kepala desa dan pendamping desa tentang KKN pertanahan, penyediaan posko KKN, konsumsi kegiatan, hingga kendaraan untuk mobilisasi mahasiswa dari kampus ke lokasi.
"Padahal ada potensi ekonomi daerah melalui sertifikasi lahan," kata Dedi menekankan urgensi program ini.
UIN Datokarama tidak mulai dari nol. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Datokarama, Hamlan, mengungkapkan pihaknya telah menurunkan 200 mahasiswa ke seluruh kelurahan se-Kota Palu. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani rektor UIN Datokarama dengan Menteri ATR/BPN.
"Kehadiran mahasiswa UIN sangat vital. Mereka menjadi motor penggerak literasi pertanahan di tingkat tapak, membantu masyarakat memahami pentingnya legalitas aset tanah, sekaligus meminimalkan potensi sengketa di masa depan," ujar Hamlan.
Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan UIN Datokarama tidak hanya berhenti pada sertifikasi lahan warga. Dedi menyebutkan ada beberapa sasaran spesifik yang ingin dicapai, antara lain inventarisasi tanah wakaf, inventarisasi lintas sektor untuk program penyediaan tiga juta rumah, serta pemetaan spasial.
KKN tematik pertanahan dinilai memberi ruang bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Hamlan berharap, lewat optimalisasi kerja sama, percepatan pendaftaran tanah di Sulawesi Tengah dapat terealisasi lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus memberikan pengalaman kerja lapangan yang bernilai tinggi bagi para mahasiswa.