SULAWESI TENGAH — Pemerintah tengah mendorong skema baru dalam pengadaan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. BGN diminta tidak lagi membeli ayam dan telur melalui distributor besar, melainkan langsung dari peternak mandiri. Hal ini diungkapkan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi di Jakarta, pekan ini.
Selama ini peternak kecil kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai pasok pangan. Harga jual di kandang bisa terpaut jauh dari harga di tingkat konsumen karena panjangnya jalur distribusi. Dengan skema serap langsung, peternak bisa mendapatkan harga yang lebih layak tanpa harus bergantung pada tengkulak.
“Kami minta BGN membeli langsung dari peternak. Jangan lewat tengkulak, jangan lewat pihak lain yang memperpanjang rantai. Ini penting agar peternak kita bisa bertahan dan program MBG berjalan efisien,” ujar Amran dalam keterangan resminya, Kamis (13/2).
Program MBG yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto membutuhkan pasokan protein hewani dalam jumlah besar setiap harinya. Ayam dan telur menjadi komoditas utama karena harganya relatif terjangkau dan mudah didistribusikan ke ribuan titik layanan.
BGN sendiri sebelumnya telah menyatakan kesiapan menyerap produksi peternak lokal. Namun, mekanisme pembelian masih perlu dipertegas agar tidak ada celah bagi spekulan. Mentan menekankan bahwa peternak harus didaftarkan secara resmi agar proses penyaluran dana bisa diawasi langsung oleh kementerian.
Langkah ini juga diharapkan bisa menekan fluktuasi harga ayam dan telur yang kerap anjlok saat produksi melimpah. Dengan adanya pembeli tetap dari BGN, peternak tidak perlu lagi menjual di bawah harga pokok produksi saat pan raya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan skema buffer stock untuk menjaga pasokan tetap aman. Jika harga di pasar naik drastis, stok dari BGN bisa dilepas untuk menstabilkan harga. “Ini bukan cuma soal MBG, tapi juga soal ketahanan pangan nasional. Peternak harus jadi tulang punggung, bukan korban,” kata Amran.
Rencana ini masih menunggu finalisasi teknis antara Kementan, BGN, dan Kementerian BUMN. Namun, sinyal positif sudah terlihat. Beberapa koperasi peternak di Jawa Timur dan Jawa Barat mulai mendata kapasitas produksi mereka untuk disiapkan menjadi pemasok tetap program MBG.