SULAWESI TENGAH — Penyidik KPK terus merapatkan barisan dalam perkara suap yang melibatkan Kepala Daerah Muara Enim. Setelah menetapkan sejumlah tersangka, fokus pemeriksaan kini diarahkan pada hubungan antara Anggota BPK Bobby Rizaldi dan Angga, yang telah lebih dulu berstatus tersangka. KPK mendalami komunikasi keduanya untuk mencari bukti keterkaitan dalam proses audit yang diduga dikondisikan.
Dalam proses penyidikan, KPK menemukan indikasi adanya komunikasi intensif antara Bobby Rizaldi dan Angga. Komunikasi tersebut diduga berkaitan dengan upaya mempengaruhi hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. "Kami sedang mendalami isi komunikasi dan keterkaitannya dengan aliran uang suap," ujar juru bicara KPK dalam keterangan resmi, kemarin.
Angga sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim. Ia diduga berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak eksekutif daerah dengan oknum pemeriksa keuangan negara. Kini, KPK mengembangkan kasus ini untuk menjaring kemungkinan adanya aktor lain di lingkungan BPK.
Untuk memperkuat konstruksi perkara, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita alat bukti elektronik milik para tersangka. Barang bukti berupa ponsel dan laptop dianalisis untuk menelusuri pola komunikasi serta transaksi keuangan mencurigakan. KPK juga tengah mengonfirmasi apakah aliran dana suap mengalir ke pihak lain di luar tersangka yang sudah ada.
Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang telah berjalan beberapa pekan. KPK berkomitmen membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik korupsi pengondisian audit di daerah.
Jika terbukti menerima suap atau terlibat dalam pengondisian hasil audit, Bobby Rizaldi dan pihak lain yang terlibat dapat dijerat Pasal 5, Pasal 11, atau Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
KPK mengingatkan bahwa proses hukum masih berjalan dan semua pihak yang disebut belum tentu bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Publik diminta mengawal proses ini agar transparan dan akuntabel.
BPK menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Lembaga pemeriksa keuangan negara itu memastikan akan memberikan akses penuh terhadap data dan personel yang dibutuhkan penyidik. "Kami berkomitmen membersihkan internal jika terbukti ada pelanggaran," demikian pernyataan resmi BPK.
Kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara. Publik menanti apakah pengembangan perkara oleh KPK akan berujung pada penetapan tersangka baru dari kalangan pemeriksa.