SIGI — Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sigi juga menunjukkan perbaikan signifikan. Berdasarkan data Lembaga Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah (LP2KD), angka tersebut turun dari 2,66 persen pada 2024 menjadi 1,57 persen pada 2025, atau berkurang 1,09 persen dalam setahun.
Bupati Moh Rizal Intjenae menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari upaya memperbaiki kualitas data. Pemkab Sigi tengah memutakhirkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan melakukan verifikasi lapangan agar program bantuan tepat sasaran.
"Perlu adanya percepatan penurunan kemiskinan seperti memperbaiki kualitas data dan verifikasi lapangan agar program menjadi tepat sasaran," kata Rizal saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan semester pertama di Desa Bora, Senin.
Pemerintah daerah juga memperkuat perlindungan sosial melalui jaminan kesehatan dan dukungan pendidikan bagi keluarga miskin. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah warga rentan jatuh kembali ke jurang kemiskinan.
Pada rapat koordinasi tersebut, Bupati Rizal menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur harus dirancang untuk mendukung pusat ekonomi masyarakat. Artinya, setiap proyek jalan atau irigasi harus terhubung langsung dengan upaya mengurangi kantong kemiskinan dan menyediakan perumahan layak huni.
"Program pertanian juga harus meningkatkan pendapatan petani," ujarnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Sigi mengalokasikan anggaran program penanggulangan kemiskinan tahun 2026 sebesar Rp53 miliar. Angka ini menunjukkan komitmen fiskal yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Bupati Rizal, penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah. Ia mendorong keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya.
"Pada intinya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah," kata Rizal.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bergantung pada koordinasi dan kerja bersama. Tanpa sinergi, berbagai program berisiko tumpang tindih atau tidak menyentuh akar masalah kemiskinan di daerah pedesaan seperti Sigi.