PALU — Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah masih memprihatinkan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 600 kasus telah dilaporkan melalui Aplikasi Simfoni PPA. Jumlah ini hampir menyamai total 696 kasus yang tercatat sepanjang tahun 2025.
“Kami berkomitmen memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Ada banyak kasus yang tidak bisa kami ekspos karena menyangkut trauma korban. Yang terpenting adalah memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara maksimal,” ujar Reny saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, di UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (10/7/2026).
Di tengah lonjakan kasus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengandalkan Program Berani Sehat sebagai garda terdepan layanan kesehatan bagi korban. Program unggulan di bawah visi Gubernur dan Wakil Gubernur ini tidak hanya mencakup layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga menanggung biaya yang tidak ditanggung BPJS.
“Kalau pemerintah tidak hadir, banyak korban yang kesulitan memperoleh keadilan karena berbagai proses membutuhkan biaya, termasuk visum untuk kepentingan penyidikan. Karena itu, kami mengambil peran agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang layak,” tegas Reny.
Hingga awal Juli 2026, Program Berani Sehat telah membantu sekitar 183 ribu masyarakat. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 kasus merupakan pelayanan non-JKN yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Biaya yang dicakup termasuk visum et repertum dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Reny berharap Kementerian PPPA dapat terus memberikan arahan dan pendampingan. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan, terutama peningkatan sarana dan prasarana UPTD PPA. Meski memahami kondisi fiskal nasional yang sedang menantang, Pemprov Sulteng menyatakan siap mengalokasikan dukungan melalui APBD jika kebutuhan tersebut belum dapat difasilitasi melalui APBN pada tahun 2027.
Kunjungan kerja Wakil Menteri PPPA Veronica Tan diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.
Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Yudiawati V. Windarrusliana, serta perwakilan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.