MOROWALI — Wakil Bupati Morowali, Iriane, menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman yang digagas oleh DP3A. MoU ini melibatkan Polres Morowali, Kejaksaan Negeri, BNN, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Dewan Adat Tobungku. Langkah ini dinilai strategis untuk menyatukan kekuatan lintas sektor dalam menghadapi persoalan kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan narkotika yang masih membayangi kelompok rentan.
Dalam pidato yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, disebutkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kekerasan, diskriminasi, hingga keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi. Kesepakatan ini diharapkan menjadi jawaban atas persoalan tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Morowali berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan semata, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan melalui koordinasi dan komitmen bersama,” ujar Yusman membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.
Keikutsertaan Dewan Adat Tobungku dalam MoU ini menjadi catatan tersendiri. Lembaga adat dinilai memiliki peran vital dalam menyentuh masyarakat akar rumput, terutama di wilayah pedesaan. Sinergi antara hukum formal dan kearifan lokal diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta memperkuat ketahanan keluarga.
Selain pencegahan kekerasan, MoU ini juga mencakup upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta mendukung program pemberdayaan perempuan agar lebih mandiri dan berdaya saing. Para pihak berkomitmen untuk melakukan koordinasi berkala dan berbagi data guna memastikan program berjalan efektif.
Pemkab Morowali menekankan bahwa dokumen kerja sama ini bukan sekadar seremoni. Target utamanya adalah implementasi di lapangan yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Dengan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga agama, dan tokoh adat, pemerintah optimistis angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu bisa ditekan secara signifikan.
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional yang tahun ini mengusung tema penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.